Hingga 15 Maret 2024, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp72 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang pemerintah hingga 15 Maret 2024 sebesar Rp72 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi tersebut sebesar 11,1 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun.

“Angka ini kalau dibandingkan tahun lalu pada 15 Maret 2023, maka pembiayaan utang kita darmawisataun tajam. Tahun lalu pembiayaan utang mendekati Rp181,4 triliun, sekarang Rp72 trilun itu drop 60,3 persen untuk pembiayaan utang,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, dikutip, Selasa, 26 Maret 2024.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun, Sisanya Tinggal Segini

Secara rinci, pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau 10,5 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp666,4 triliun.

Sementara itu, melalui pinjaman neto Rp1,9 triliun atau 10,1 persen dari target pagu sebesar Rp18,4 triliun.

“Untuk SBN juga darmawisataun sangat tajam 58,6 persen, sesertagkan untuk pinjaman juga mengnadarmawisataal penurunan 84,5 persen. Jadi dalam hal ini kita masih tetap on track, jadi realisasi sampai 15 Maret itu relatif dalam posis baik,” jelasnya.

Bendahara negara ini pun mengatakan pihaknya bersama pemerintah akan terus menjaga pembiayaan utang dengan memperhatikan kondisi cocokar uang serta obligasi, yang dipengaruhi oleh kondisi serta sentimen global.

Baca juga: Sri Mulyani Lapor Penerimaan Pajak Negara per 15 Maret 2024 Capai Rp342,88 Triliun

“Kita akan terus menjaganya agar volatilitas yang berasal dari global ini tidak berbingkaibas kepada pmenangkalsanaan APBN serta terutama pembiayaan,” paparnya.

Sehingga, strategi pembiayaan utang dilakukan secara fleksibel serta oportunistik meliputi aspek timing, sizing, tenomorr, instrument mix, serta curerency mix. (*)

Editor: Galih Pratama