ADB Menguraikan Tiga Kebijakan untuk Mewujudkan Ekonomi Digital UMKM RI

Jakarta – Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 61 persen. Selain itu, sektor UMKM juga menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

Melihat potensi ini, pemerintah Indonesia dan berbagai pihak lainnya memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor UMKM. Salah satu pihak yang sangat peduli adalah Asian Development Bank (ADB).

ADB, lembaga keuangan internasional, memberikan rekomendasi khusus untuk pengembangan UMKM di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Jiro Tominaga, Country Director ADB untuk Indonesia.

Baca juga: Menteri Teten Soroti UMKM RI yang Belum Terkoneksi dengan Industri

Jiro menyarankan Indonesia untuk mengimplementasikan tiga kebijakan penting guna mendorong ekonomi digital dan digitalisasi UMKM di era pasca COVID-19. Karena peran digital sangat krusial saat ini, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi bisnis tetapi juga memberikan kenyamanan bagi konsumen.

Tiga kebijakan tersebut meliputi penyediaan pelatihan pengembangan bisnis digital dan keterampilan SDM, pengembangan layanan keuangan digital untuk memberikan pilihan produk keuangan yang lebih luas bagi pertumbuhan modal, serta mengurangi kesenjangan digital dan membangun institusi yang kuat.

“Dalam hal pengembangan digital dan keterampilan, ini melibatkan berbagai aspek seperti meningkatkan kesadaran akan akses teknologi dengan biaya terjangkau bagi UMKM, serta menciptakan angkatan kerja yang menguasai teknologi, yaitu generasi muda yang memiliki minat besar terhadap teknologi,” kata Jiro saat acara BRI Microfinance Outlook 2024 dengan tema “Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth” di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Baca juga: Menumbuhkan UMKM Berbasis Risk Acceptance Criteria (RAC)

Jiro juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pihak lain dalam hal pelatihan. Dia menyoroti bagaimana institusi perbankan dapat berperan dalam kolaborasi, seperti memberikan pelatihan, menerapkan teknologi cerdas untuk manufaktur, atau berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan keterampilan IT generasi muda.

“Tentunya, infrastruktur yang memastikan konektivitas di seluruh negeri juga penting. Terutama bagi negara seperti Indonesia yang memiliki banyak pulau, konektivitas yang baik sangat diperlukan. Dan untuk mencapainya, institusi yang dapat diandalkan dalam sektor teknologi komunikasi dan informasi sangat diperlukan,” tambahnya. (*) Steven Widjaja