Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Rahasia Tersembunyi: Inilah Cara Efektif Melawan Money Politic

Hosting Murah
banner 468x60

Jakarta – Praktik money politic atau politik uang menjelang pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sulit untuk dihilangkan. Memberikan uang kepada calon pemilih oleh para kandidat pileg, pilkada, atau pilpres dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan suara dari konstituen.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PR agency, Praxis bekerja sama dengan Election Corner Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), sebanyak 49,75 persen mahasiswa yang disurvei menyatakan pesimis bahwa politik uang bisa dihilangkan dari perpolitikan Indonesia. Sebanyak 15,98 persen sangat pesimis, 17,68 persen optimis bisa hilang, dan 9,59% sangat optimis.

banner 325x300

Menanggapi data survei tersebut, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arga Imawan, menjelaskan bahwa politik uang dapat dihilangkan jika kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat secara merata di seluruh Indonesia. Ia berpendapat bahwa akar dari politik uang adalah ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika praktik politik uang ini efektif dalam menargetkan kelompok masyarakat bawah.

Arga menjelaskan, “Mahasiswa sudah terdidik dengan baik, jadi mereka tidak rentan terhadap politik uang. Namun, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang menghadapi kesulitan dalam mencari nafkah, dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp2 juta, masih rentan terkena politik uang karena mereka harus menghadapi realitas yang tidak dihadapi oleh kelompok middle atau upper class.”

Oleh karena itu, menurutnya, politik uang dapat tergerus jika kesejahteraan masyarakat meningkat dan kesenjangan sosial semakin menyempit. Hal ini dapat didorong melalui indikator-indikator seperti pertumbuhan ekonomi atau GDP nasional yang lebih tinggi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

“Jadi, satu-satunya cara yang konkret untuk melawan politik uang adalah dengan pemerataan. Tidak dapat terus-menerus terpusat, seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke harus merasakan kehidupan yang layak,” tegasnya.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 42,96 persen mahasiswa akan menerima uang politik namun tidak akan memilih, 20,08 persen akan menerima uang dan memilih, dan 10,99 persen tidak akan menerima uang dan memilih.

Selain itu, survei tersebut juga menunjukkan bahwa mahasiswa mengharapkan calon pemimpin mereka memiliki program yang jelas terkait penanganan korupsi dan tata kelola pemerintahan (68,63 persen), serta pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan (69,53 persen). Mayoritas mahasiswa (69,93 persen) menyatakan bahwa debat terbuka adalah sarana kampanye yang paling efektif, diikuti oleh metode seminar dan edukasi bagi pemilih (44,16 persen), dan kampanye terbuka (43,06 persen).

Metode iklan OOH seperti billboard, sarana publik, kendaraan umum, dan sebagainya hanya dipilih oleh 21,08 persen mahasiswa. Mereka yang berprofesi sebagai politisi dianggap layak dipilih oleh 20,88 persen mahasiswa. Sedangkan selebriti atau publik figur menjadi pilihan terakhir bagi mahasiswa ketika memilih calon kandidat Pemilu (0,15 persen).

Survei ini dilakukan terhadap 1.101 responden mahasiswa di 34 provinsi Indonesia pada tanggal 1-8 Januari 2024. Survei ini memiliki margin of error di bawah 3% dan tingkat kepercayaan hingga 98%.

“Saya rasa jika ideologi dibiarkan tumbuh dan masyarakat terbiasa dengan diskursus politik dan ideologi, masalah seperti politik uang ini tidak akan menjadi permasalahan kita saat ini,” kata Director of Public Affairs Praxis dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia, Sofyan Herbowo. (*) Steven Widjaja

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *