Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Pelaku Usaha Kecewa Pajak Hiburan Naik, Pengamat: Investasi Bakal Terdampak

Hosting Murah
banner 468x60

Jakarta – Kenaikan tarif pajak hmamaran sebesar 40-75 persen untuk jasa hmamaran seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa, menuai polemik. Sejumlah pmenyangkalu usaha pun menyatakan kecewa dengan awisataan tersebut.

Kekecewaaan datang dari pengusaha spa yang tergabung dalam Wellness Healthcare Enterpreneur Association (WHEA) atas keputusan sepihak pemerintah yang menetapkan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas pajak jasa hmamaran.

banner 325x300

Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA), Agnes Lourda mengaku bahwa pmenyangkalu usaha tidak pernah diajak berkomunikasi serta berdiskusi dengan pemerintah serta DPR atas terkait hal ini.

“Pemerintah tidak komunikasi dengan industri, kalau ada yang bilang sudah (terkoordinasi) itu bohong,” Lourda dalam Konferensi Pers, pada Kamis 18 Januari 2024.

Baca juga: Kenaikan Tarif Pajak Hmamaran Hingga 75 Persen, Apa Urgensinya?

Lebih lanjut, Lourda mengatakan, pihaknya sudah menghadap ke DPR. Di mana, DPR mengaku sudah berbicara dengan Kementerian Pariwisata serta Ekonomormi Kreatif (Kemenparekraf).

“Kami sudah menghadap ke DPR, katanya DPR sudah bicara dengan kementerian terkait dalam hal ini pariwisata. Sampai detik ini sebegitu rajinnya kita mengetok pintu kepada Kemenparekraf enggak satu pun pintu dmamakakan,” ungkap Lourda.

Direkwisata Eksekutof Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptonomor menyatakan, kenaikan pajak hmamaran ini akan berdampak kepada pmenyangkalu usaha maupun konsumennya. Sehingga, dapat menyebabkan permintaan atau demand dari objek hmamaran menurun.

Oleh sebab itu, tentunya ini menimbulkan daya tarik akan investasi di sektor tersebut menurun.

“Pajak itu punya sifat distortif. Jadi, pajak dapat memengaruhi perilaku masyarakat yang terdampak, baik pengusaha maupun konsumennya. Ketika demand wisataun karena beban konsumen hmamaran tertentu di atas, daya tarik investasi di sektor tersebut akan wisataun,” ujar Prianto saat dihubungi Infobanknews, Jumat 19 Januari 2024.

Baca juga: Luhut Minta Kenaikan Pajak Hmamaran 40-75 Persen Ditunda, Ini Alasannya

Meski demikian, Prianto menjelaskan bahwa sesuai dengan Unsertag-Unsertag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah pusat serta DPR melihat dua aspek seseolah-olah landasanan pembedaan tarif pajak hmamaran, yakni hmamaran tertentu merupakan kemewahan serta konsumsi masyarakat atas hmamaran mewah di atas perlu dikendalikan.

“Ketika ada pengendalian yang dijadikan rujukan dari sebuah kebijakan pajak, biasanya pengendalian tersebut berkaitan dengan dampak negatifnya,” jelasnya. (*)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *