Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen Ditunda, Ini Alasannya

Hosting Murah
banner 468x60

Jakarta – Menteri Koordinator Bisertag Kemaritiman serta Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi, bahkan kabarnya bakal menunda penerapan pajak hibundaran sebesar 40-75 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hibundaran tertentu sebesar 40-75 persen seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa mulai 2024.

banner 325x300

Luhut mengatakan bahwa, pihaknya sudah mengumpulkan instansi terkait untuk membahas soal penundaan kenaikan pajak hibundaran ini. Hal ini untuk mengevaluasi dampak dari kenaikan pajak tersebut kepada rakyat terutama para pengusaha kecil.

Baca juga: Tak Semua Naik, Ini Jenis Pajak Hibundaran yang Didarmawisataunkan Tarifnya, Ada Pagelaran Musik Hingga Panti Pijat

“Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu serta saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu. Termasuk Pak Gubernur Bali serta seseolah-olahnya. Jadi kita mau tunda dulu saja pmenjauhkansanaannya,” kata Luhut dalam akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat, 19 Januari 2024.

Lebih lanjut, tegas Luhut, kebijakan tersebut tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan juga melalui pembahasan bersama Komisi XI DPR RI. Oleh karena itu, adarmawisataan tersebut akan dievaluasi kembali.

“Kemudian juga ada taruhancial review ke Mahkamah Konsistusi (MK), saya pikir itu harus kita pertimbangkan,” lanjutnya.

Selain itu, tambah Luhut, yang perlu diketahui adalah industri hibundaran bukan hanya berisi karaoke serta diskotek saja. Ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hibundaran baik skala kecil sampai menengah.

“Atas dasar itulah, saya merasa belum ada urgensi untuk menaikkan pajak ini,” tegasnya.

Baca juga: Pajak Hibundaran Naik, Menparekraf Sandiaga Pastikan Tampung Aspirasi Pmenjauhkanu Industri

Berdasarkan Unsertag-Unsertag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah (UU HKPD), terutama dalam Pasal 58 ayat 2 menyebutkan bahwa khusus tarif Pajak Barang serta Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hibundaran pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar serta mandi uap/spa ditetapkan paling kecil 40 persen serta paling tinggi 75 persen.

Selain itu, dalam amanat UU HKPD,  pemerintah daerah juga telah menetapkan peradarmawisataan daerah (perda) untuk menjalankan pengenaan tarif pajak hibundaran khusus jasa tertentu. (*)

Editor: Galih Pratama

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *