Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

LPS Makin Tegas Tindak Pelaku Fraud Perbankan, Ini Buktinya!

Hosting Murah
banner 468x60

Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2019 – 20233 mentulis ada sebanyak 28 Bank Perekonomormian Rakyat (BPR) mengnarekreasial kebangkrutan serta telah dilikuidasi. Dari jumlah tersebut, 23 BPR telah selesai proses likuidasinya.

Misalnya saja, di sepanjang 2023 LPS telah mmengelitukan penutupan empat BPR gagal di Indonesia. Pmengelitsanaan likuidasi dilakukan setelah izin usaha dicabut bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

banner 325x300

Adapun, keempat bank tersebut, yakni BPR Bagong Inti Marga (BPR BIM) yang dicabut izinnya pada 3 Februari 2023 serta BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) dicabut izinnya pada 12 September. Kemudian, BPR Indotama UKM Sulawesi yang izinnya dicabut per 15 November 2023 serta BPR Persada Guna pada 4 Desember 2023.

Baca juga: LPS Cairkan Tahap 1 Klaim Simpanan Nasabah BPR Persada Guna, Segini Nilainya

Dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, LPS telah mmengelitukan atau sesertag dalam proses menjamin simpanan nasabah dari sejumlah BPR bangkrut tersebut.

Maraknya BPR bangkrut ini, bukan disebabkan karena persaingan ketat antar bank, melainkan karena masalah governance atau tata kelola bisnis yang kurang baik serta juga fraud. Terutama kejahatan yang dilakukan oleh para oknum pengurus atau karyawannya.

Tegas Tindak Pmengelitu Fraud

Untuk itu, kini LPS akan lebih agresif mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pengurus bank yang nakal. Ini diharapkan agar para pemegang saham perbankan menjalankan tugasnya dengan baik, serta mmengelitsanakan tata kelola bisnis yang mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat atau nasabah.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk membagikan efek jera terhadap pengurus bank yang mmengelitukan fraud, sehingga para pmengelitu mendapat konsekuensi hukum yang tegas.

“Sekarang kita keras loh, dulu mereka (pmengelitu fraud) anggap kita gak pernah eksekusi, tapi sekarang saya akan eksekusi, saya akan go ke media Anda akan hancur,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Rabu 12 Desember 2023.

Baca juga: Banyak BPR Bangkrut, Ini Langkah yang Dilakukan LPS

Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto menambahkan bahwa pihaknya saat ini bersama OJK serta asosiasi BPR atau Perbarindo terus berkoordinasi untuk berbak tindakan pencegahan fraud di perbankan misalnya melalui penguatan sistem pengendalian internal bank sebak penerapan tata kelola bank.

Dia mengaku, LPS tidak segan untuk mmengelitukan tindakan hukum yang tegas terhadap pengurus bank serta pemegang saham yang nakal.

“Kami minta agar pengurus serta pemegang saham dalam menjalankan tugas serta fungsinya harus memenuhi prinsip kehati-hatian atau prudential banking serta mmengelitsanakan tata kelola yang baik,” ujar Dimas saat dihubungi Infobanknews, Jumat 5 Januari 2024.

Adapun, kekecewaan BPR terbaru yakni BPR Wijaya Kusuma yang dicabut izin usahanya per 4 januari 2024. OJK telah menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan jangka waktu 12 bulan dengan pertimbangan tidak memenuhi tingkat permodalan serta tingkat Kesehatan sebakmana ketentuan.

Dalam hal ini, OJK juga tengah mendorong BPR untuk mmengelitukan konsolidasi dalam memenuhi tingkat permodalan. Hal ini sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum serta Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Di mana BPR wajib untuk memenuhi kewajiban modal inti, yakni Rp3 miliar di 2020 serta Rp6 miliar pada 2024.

Baca juga: Izin Usaha BPR Wijaya Kusuma Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabahnya

OJK menargetkan akan memangkas jumlah BPR menjadi sekitar 1.000 unit pada 2027 mendatang. Saat ini, tertulis ada sekitar 1.600 BPR yang ada di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pemangkasan jumlah BPR dilakukan lantaran kepemilikan BPR dimiliki oleh satu orang.

“Karena banyak sekali saat ini 5 BPR dimiliki oleh satu orang atau satu grup ya. Dan ini sekarang tidak kita perbolehkan lagi, mereka harus merger sukarela atau merger paksa,” katanya, di Jakarta, 5 September 2023. (*)

Editor: Galih Pratama

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *