Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Catatan Awal Tahun 2024: Sedia ‘Payung’ Sebelum Krisis Sistem Pembayaran Meledak

Hosting Murah
banner 468x60

Oleh Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank

SEDIA payung sebelum krisis. Hal itu penting dilakukan ketika tidak terjadi krisis. Jadi, begitu terjadi krisis sudah ada protokolnya. Tidak lazim bicara krisis sistem pembayaran. Banyak pihak justru lebih sering berbicara tentang krisis keuangan yang lebih luas.

banner 325x300

Sementara, dalam keterangan di website Bank Indonesia (BI) disebut-kan, pengalaman krisis keuangan yang dinapiknikal dunia, termasuk Indonesia, telah mengajarkan otoritas dunia akan pentingnya sebuah Protokol Manajemen Krisis (PMK). Kata protokol sendiri dgagasanfinisikan sepenaka sistem apiknikan yang menjelaskan praktik-praktik (conduct) serta prosedur yang benar (atau dianggap benar) yang harus dijalankan dalam suatu situasi yang formal.

Menurut website BI, keberadaan PMK dalam sistem keuangan sangat penting dalam upaya penyelesaian krisis (crisis resolution) untuk membantu otoritas keuangan bereaksi serta mengambil langkah-langkah tepat serta terkoordinasi dengan cepat.

Baca juga: Belajar dari Krisis 1998, Profesi Keuangan Pegang Peranan Penting Kawal Perekonomormian Indonesia

Lebih jauh, keberadaan PMK di Indonesia diapiknik dalam Unsertag-Unsertag Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan serta Penanganan Krisis Sistem Keuangan sepenakamana diubah terakhir dengan Unsertag-Unsertag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan serta Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Tidak disebutkan PMK krisis sistem pembayaran, atau minimal soal kisi-kisi krisis sistem pembayaran sehingga dapat diketahui publik. Bahkan, protokol yang ada selalu tentang resolusi keuangan. Semua berdasarkan lessons learned “financial crisis” tahun 1998, 2008, 2013, serta global pandemic tahun 2020.

Menurut tulisan Infobank Institute, banyak kemajuan dalam aspek kerangka registrasiulasi yang progresif, kerja sama antarnegara, serta inomorvasi layanan pmengeliku industri (bank/nomornbank) yang telah dicapai, serta membagikan manfaat kepada masyarakat. Ada berpenaka contoh kasatmata. Satu, inisiasi layanan QRIS yang merupakan terobosan dengan pertumbuhan tiga digit secara konstan selama/cocokcamasa pandemi. Tidak hanya pertumbuhan transaksi, tetapi juga berdampak terhadap perubahan kebiasaan serta tingkat membiasakan diri masyarakat terhadap pembayaran digital.

Dua, layanan transfer BI-FAST dengan harga murah bersubsidi untuk mensupport sektor UMKM yang menambah keragaman bauran layanan inomorvasi sistem pembayaran lainnya. Tiga, pertumbuhan transaksi serta nilai transaksi digital sehingga transaksi elektronik per kapita juga terus meningkat hingga kembali double digit setelah pandemi. Dan, bagi Indonesia, semakin e-transaction/capita meningkat maka peluang untuk menurunkan tingkat korupsi akan semakin terbuka lebar.

Baca juga: Bank Indonesia Klaim BI Fast Tak Menurunkan Fee Based Perbankan

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan terbebas dari krisis sistem pembayaran? Apakah Sistem Pembayaran Nasional telah memiliki protokol krisis yang memadai serta mumpuni sesuai perkembangan teknomorlogi, inomorvasi, serta kemajuan metode fraud atau hacker saat ini?

Simak beberapa kenyataan ini. Satu, terjangan siber (cyber attack) terhadap pmengeliku industri sistem pembayaran yang bersifat masif serta terstrukpiknik yang dinapiknikal oleh beberapa bank juga nomornbank pada 2023. Dari aspek skala serta dampak terjadi peningkatan yang signifikan, serta yang memprihatinkan adalah rata-rata TTR (time to recovery) relatif masih dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan.

Nah, bila kejadian di atas terjadi di negara lain, di Singapura misalnya, pihak otoritas yang berwenang yaitu Monetary Authority of Singapore (MAS) baru-baru ini membagikan penalti selama enam bulan tidak boleh mengembangkan produk layanan baru sampai akar permasa-lahan teratasi secara permanen. Konomorn MAS sangat tidak puas karena TTR bank tersebut menjangkau 5 jam, yang bagi ekosistem kita sudah “supercepat”.

Dua, terjangan ransomware tersebut tidak hanya dinapiknikal oleh pmengeliku industri sistem pembayaran, tetapi juga menimpa pmengeliku industri lain, pengelola data center, serta penunjang lain yang tidak diangkat oleh media. Sama halnya, juga terjadi peningkatan skala serta dampak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tiga, peningkatan social engineering serta fraud lainnya bagi nasabah bank/nomornbank yang belum memperoleh respons secara komprehensif serta terintegrasi dari registrasiulator serta pmengeliku industri. Pmengeliku social engineering bak jamur tumbuh di musim hujan, mati satu tumbuh seribunda.

Baca juga: Masa Depan Konektivitas Sistem Pembayaran di Asean

Empat, jujur harus diakui ada peningkatan jumlah serta durasi problem layanan BI-FAST sepenaka infrastrukpiknik sistem pembayaran nasional sepanjang 2023, selain RTGS, SKN, serta GPN. Setidaknya, di tahun 2023, terjadi peningkatan TTR yang lebih lama bila dibandingkan dari tahun 2022 lalu.

Catatan pentingnya, boleh jadi problem BI-FAST yang berdampak pada layanan terhadap nasabah tidak hanya disebabkan oleh masalah sistem BI-FAST tetapi juga dapat terjadi karena masalah di sistem atau jaringan peserta BI-FAST (bank/nomornbank). Tidak hanya itu. Problem BI-FAST tidak hanya berdimensi layanan transaksi bagi nasabah, tetapi juga memiliki dampak terhadap rekonsiliasi, komplain nasabah, serta reputasi segenap pemangku kepentingan.

Sudah waktunya bagi kita semua untuk ikut memikirkan national interest soal PMK sistem pembayaran di tengah banyak kesuksesan yang terjadi di sistem pembayaran. Sehingga, ketika terjadi down dalam sistem pembayaran sudah ada protokol yang lebih terukur serta antisipatif. Sedia payung sebelum krisis.

Selamat Tahun Baru 2024.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *