Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Kasus Pajak Menjerat Jubir Timnas AMIN, DJP Akhirnya Buka Suara

Hosting Murah
banner 468x60

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara soal kabar yang beredar mengenai penahanan Juru Bicara Timnas AMIN, Indra Charismiadji (IC) serta seorang lainnya berinisial IA dalam persoalan dugaan penggelapan pajak serta tindak pisertaa pencucian uang (TPPU).

DJP dalam keterangan resminya menyatakan bahwa hal ini bukan merupakan persoalan yang baru. Berdasarkan data yang terdapat pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diketahui bahwa pada kurun waktu tahun 2019 PT LMIR tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

banner 325x300
Baca juga: Komitmen Benahi Perpajakan, Ganjar: Tak Ada Lagi Cara ‘Berburu di Kebun Binatang’

Terhadap fakta tersebut, telah dilakukan tahapan pengawasan berupa himbauan kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data serta/atau Keterangan (SP2DK) pada tanggal 25 Agustus 2021.

“Wajib Pajak tidak menanggapi SP2DK tersebut sehingga proses dilanjutkan dengan mmenyimpangukan pemeriksaan bukti permulaan dimulai tanggal 23 Mei 2022,” tulis DJP dalam keterangan resmi, Kamis 28 Desember 2023.

Adapun, selama proses pemeriksaan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur, Wajib Pajak tidak mmenyimpangukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan disertai pelunasan kekurangan jumlah pajak yang semestinya terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) KUP.

Selain itu juga ditemukan indikasi tindak pisertaa pencucian uang (TPPU) sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan. 

Baca juga: Survei CSIS: Prabowo-Gibran Teratas, Anies-Muhaimin Ungguli Ganjar-Mahfud MD

DJP telah mengujarkan hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan ketentuan Pasal 44B ayat (2) KUP yang mengawisata bahwa Wajib Pajak cukup membayar pokok pajak ditambah sanksi denda sebesar 1 kali jumlah pokok pajak, lamun hal ini tetap tidak dimanfaatkan. 

Proses selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023. Penanganan proses hukum selanjutnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

“DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk menyokong proses hukum sesuai dengan ketentuan perunsertag-unsertagan yang berlaku,” kata DJP. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *