Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Pengamat Soroti Peran OJK sebagai Regulator dalam Minimnya Inklusi Asuransi

Hosting Murah
banner 468x60

Inklusi asuransi di Indonesia masih rendah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, meskipun literasi asuransi mencapai 31,7 persen, inklusinya hanya sebesar 16,6 persen. Tingkat densitas dan penetrasi asuransi di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Irvan Rahardjo, seorang pengamat asuransi, menjelaskan bahwa hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengaduan terkait asuransi. Pada tahun 2022, terdapat 1.291 pengaduan mengenai asuransi. Hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan juga merusak reputasi industri ini. Irvan menyoroti peran OJK dalam mengawasi industri keuangan, termasuk asuransi.

banner 325x300

“OJK dibentuk dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dalam semua kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini diatur dalam pasal 4c UU No. 21 Tahun 2011,” ujar Irvan dalam sebuah webinar dengan tema ‘Menyongsong Tantangan dan Peluang Industri Asuransi di 2024’ pada hari Jumat, 22 Desember 2023.

Menurut Irvan, OJK memiliki tiga pilar yang harus dijalankan, yaitu pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen. Salah satu prinsip penting dalam perlindungan konsumen ini adalah adanya edukasi yang memadai.

“Jadi, tugas bagi semua pelaku sektor jasa keuangan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Irvan juga menyoroti beberapa peran perusahaan asuransi yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Peran tersebut meliputi tanggung jawab terhadap kerugian nasabah, pembentukan Dana Jaminan, dan pelaksanaan hak pemegang polis sebagai kreditur preferen.

Untungnya, Irvan menganggap OJK saat ini telah melakukan tindakan-tindakan yang belum pernah dilakukan di masa lampau. Salah satunya adalah mencabut izin usaha perusahaan jika dianggap tidak mampu melanjutkan usahanya.

“Hal ini merupakan terobosan yang tidak hanya memberi lega bagi kita, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan konsumen,” tambahnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *