Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Dekan FEB UI Mengusulkan Dua Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Program Bansos

Warga Penerima Bansos
Hosting Murah
banner 468x60

Jakarta – Kebijakan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) dinilai mutlak dibutuhkan. Bahkan, pemerintah didorong menambah alokasi anggaran bansos. Namun butuh strategi yang jelas agar manfaat bansos lebih efektif bagi masyarakat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, mengatakan, kebijakan bansos tidak sama dengan negara berkembang lainnya. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang tetap menjadikan bansos sebagai strategi perlindungan sosial. Bahkan, penyalurannya lebih komprehensif.

banner 325x300

“Bansos tetap diperlukan karena itu bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat kelompok bawah. Jika itu dihilangkan, justru akan berbahaya, karena menyangkut nasib banyak orang. Jadi perdebatannya bukan pada dibutuhkan atau tidak, tapi perlu ada perbaikan dari sisi penerimaan dan strateginya harus lebih jelas,” terang Teguh, Kamis 21 Desember 2023.

Agar pemberian bansos lebih efektif di Indonesia, Teguh mengusulkan dua strategi. Pertama, pemerintah harus memiliki strategi graduasi atau memikirkan bagaimana para penerima bansos bisa naik kelas.

Jebolan S3 Nagoya University ini menyoroti dua jenis bantuan yang telah disediakan pemerintah, yaitu bantuan yang sifatnya untuk bertahan hidup seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako, serta bantuan yang sifatnya produktif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Dari sisi penerima, perlu dipertegas supaya bagaimana orang yang menerima bansos bisa naik kelas. Mereka harus dibantu supaya tidak menerima bansos lagi. Itu yang harus jelas. Untuk bantuan yang produktif, seperti KIP untuk masa depan atau KIS, itu nilainya masih kurang,” terangnya.

Strategi kedua adalah adaptive social protection atau pemberian bantuan berbasis kebutuhan. Strategi ini sudah banyak diterapkan di sejumlah negara maju. Dengan strategi ini, masyarakat penerima bansos bisa mendaftarkan diri. Strategi ini dinilai bisa diterapkan di Indonesia.

Selama ini, pemberian bansos di Indonesia dilakukan dengan pendekatan top down, yaitu negara yang menentukan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan bantuan. Data penerima bansos yang layak dan tidak layak selalu menjadi perdebatan, atau bahkan kerap menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

“Misalnya, ada orang yang tiba-tiba kena PHK dan penghasilannya langsung drop. Mereka kan perlu bantuan. Dengan sistem yang sekarang, mereka tidak bisa menyatakan kalau saya butuh bansos. Dengan cara on demand application, mereka yang butuh bansos boleh mendaftarkan diri,” ujar Ekonom yang meraih gelar master dari Hitotsubashi University itu.

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah pemuktahiran data yang lama. Korban PHK misalnya tidak langsung bisa mendapatkan bansos. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan baru masuk daftar penerima bansos.

“Memang perlu dibuat sistem yang seketika mereka butuh bantuan, tinggal aplikasi, mereka bisa segera dibantu. Itu kalau misal kita mau meniru pemberian bansos negara maju,” katanya.

Meski ada kekurangan, Teguh mengapresiasi bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan sejak 2017. Menurutnya, BPNT menjawab persoalan klasik terkait apakah lebih baik memberikan bansos dalam bentuk uang atau sembako. BPNT menjadi inovasi yang sangat baik karena uangnya ditransfer ke dalam kartu, dan hanya bisa dibelanjakan untuk barang tertentu saja.

“Secara teori, bansos idealnya memang uang tunai. Tapi, ada kekhawatiran kalau penggunannya tidak tepat sasaran, misal dibelikan rokok. Kalau diberikan beras misalnya, ada kekhawatiran jumlahnya berkurang saat sampai ke penerima. Belum lagi persoalan distribusi di Indonesia yang mahal dan kualitasnya menurun ketika sampai di daerah,” tuturnya. (*) Ari Astriawan

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *