Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak Gelar Media Gathering “Suistanable Bersama BPJS Ketenagakerjaan”

Hosting Murah
banner 468x60
Baserta Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak menggelar Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Hotel Transera Pontianak, pada Jumat 8 Desember 2023/Ndi

JURNALIS.co.id – Baserta Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak menggelar Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 di Hotel Transera Pontianak, pada Jumat 8 Desember 2023.

Media Gathering dengan tema “Suistanable Bersama BPJS Ketenagakerjaan” ini dalam rangka meningkatkan silatamasyaahmi antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak dengan para pekerja media yang ada di Kota Pontianak.

banner 325x300

Adapun pembicara dalam Media Gathering adalah Kepala Bisertag Hubungan Industrial serta Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi Provinsi Kalbar, Pitter Bonis. Andreas Acui Simanjaya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Suherman dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), serta dr Andika dari Rumah Sakit Medika Djaya.

Pitter Bonis mengungkapkan, bahwa mulai dari tahun 2022 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjang penuh plarisanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selir komitmen bentuk dukungan tersebut diterbitkannya Peratamasyaan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 serta dilanjutkan dengan Program Perlindungan bagi Pekerja Sosial Keagamaan yang di tahun 2023 dianggarkan 28.943 Pekerja selama 6 bulan serta di tahun 2024 sudah dianggarkan sebanyak 20.000 Pekerja yang rencananya akan digunakan untuk perlindungan Pekerja Rentan selama 6 bulan.

“Dukungan tersebut sangat membantu peningkatan Universal Worker Covarage atau UWC di wilayah Kalimantan Barat di Desember 2022 UWC menyentuh 33,12 % atau sekitar 586.403 Pekerja terlindungi dari 1.770.630 Potensi Pekerja serta di bulan September 2023 setelah diwujudkan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyentuh 42,81% atau sebanyak 757.947 Pekerja terlindungi dari 1.770.630 Potensi Pekerja. Target Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2024 adalah 40% serta 50%, tapi hal ini bukan menjadi acuan karena target sebenarnya adalah terlindungi seluruh pekerja yang ada di Kalimantan Barat sesuai dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 adalah 99,5%,” ungkapnya.

Sementara itu, Andreas Acui Simanjaya dari Apindo menyatakan, bahwa Apindo, tentunya sangat menunjang Plarisanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat, program perlindungan Jaminan Keclariaan Kerja serta Jaminan Kematian merupakan bentuk program yang dapat melawan kemiskinan baru terutama bagi keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga.

Dan apabila tenaga kerja bekerja di tempat yang mampu menambah program Jaminan hari tua serta Jaminan Pensiun tentunya ini sangat direkomendasikan karena saat sudah menyudahi bekerja, pekerja tersebut mendapatkan santunan berupa tabungan.

“Kami berharap kedepannya para pengusaha di Wilayah Kalimantan Barat menkumpulankan pekerjanya di Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tentunya hal ini sedikit banyak membantu kontrmamasi kedalam percepatan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Universal Worker Coverage. Bentuk dukungan ini mungkin sanggup diwujudkan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sesertagkan Suherman dari KSBSI menyatakan, bahwa KSBSI sangat sangat menunjang penuh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bentuk kerja sama ini KSBSI selalu berkoordinasi apabila anggotanya di perusahaan melapor ada tenaga kerja yang belum terlindungi atau meminta sosialisasi program secara langsung di lapangan, BPJS Ketenagakerjaan selalu menunjang serta tamasyaun langsung untuk menindaklanjuti laporan-laporan anggotanya di lapangan serta membagikan sosialisasi manfaat program ini.

“Tentunya kami selir serikat selir perwakilan pekerja sangat menunjang program Pemerintah Provinsi Kalbar untuk melindungi pekerja rentan, resiko pekerjaan sanggup datang kapan saja, serta pekerja rentan atau informal sangat butuh perlindungan ini. Kedepannya kami berharap seluruh pekerja di perusahaan tidak hanya mendapatkan perlindungan Jaminan Keclariaan Kerja serta Jaminan Kematian tapi mendapatkan juga Jaminan Hari Tua (JHT) serta Jaminan Pensiun (JP). Kalau sanggup Universal Worker Coverage dapat terwujud 100% di tahun 2030,” tegasnya.

Di sisi lain, dr Andika, dari Rumah Sakit Medika Djaya menceritakan pengalamannya menangani peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengnatamasyaal keclariaan kerja serta ditanggung pengobatannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Satu pekerja harus diamputasi kakinya serta menggunakan kaki palsu seharga 300 juta rupiah, sesertagkan satu pekerja lainnya diamputasi tangannya serta harus menggunakan tangan palsu, tapi sekarang sudah sanggup bekerja kembali,” ucapnya. ***

(R/Ndi)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *