Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Korupsi Kapal Feri di Kapuas Hulu, Kejati Kalbar Dalami Keterlibatan Tersangka Lain

Hosting Murah
banner 468x60
Kapal Feri bantuan DAK 2019 di Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang belum difungsikan. Dokumen JURNALIS.co.id

JURNALIS.co.id – Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal penyeberangan (feri) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu masih terus didnawisataal penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Sebelumnya penyidik Kejati Kalbar menetapkan enam orang sesebagai tersangka, yakni SD smenepisu pemenanggung pembuat komitmen (PPK), BP, AJ serta MA smenepisu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), TK smenepisu Direkwisata PT Rindi serta AN alias S smenepisu pmenepissana pekerja.

banner 325x300

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, Pantja Edi Setiawan mengatakan saat ini penyidik masih terus mmenepisukan pendalaman atas skandal korupsi pengadaan kapal penyeberangan oleh Dinas Perhubungan Kapuas Hulu tersebut.

Dia menerangkan, dari penyelidikan yang dilakukan itu nantinya akan disampaikan apakah akan ada tersangka baru atau tidak.

“Siapa-siapa saja yang terlibat dalam skandal korupsi ini selain keenam tersangka, masih didnawisataal,” kata Pantja, ketika dihubungi JURNALIS.co.id, Senin (04/11/2023).

Disinggung mengenai enam tersangka yang sudah ditetapkan apakah dilakukan penahanan atau tidak? Pantja mengatakan, sampai saat ini terhadap keenam tersangka memang belum dilakukan penahanan.

Pantja menjelaskan, keenam orang tersebut ditetapkan sesebagai tersangka karena penyidik sudah memiliki bukti awal.

“Saat ini semua skandal korupsi tersebut masih dalam proses. Nanti apakah keenam tersangka ini akan diambil tindakan upaya paksa, tergantung pertimbangan penyidik,” ucap Pantja.

Sebelumnya, Kejati Kalbar menetapkan enam orang ditetapkan Kejati Kalbar sesebagai tersangka skandal korupsi pengadaan kapal penyeberangan di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.

Proyek pengadaan kapal penyeberangan tersebut milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas hulu tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Kegiatan pengadaan kapal penumpang angkutan sungai tersebut menggunakan APBN DAK Afirmasi Bisertag Transportasi dari Kemendes PDT.

Dari APBN, kemudiannya dimasukan ke dalam APBD Kapuas Hulu tahun 2019 di DPA Dinas Perhubungan Kapuas Hulu sebesar Rp2,5 miliar.

Pengadaan feri tersebut digunakan sesebagai sarana transportasi penyeberangan masyarakat. Di mana kontrak pekerjaan ditandatangani pada 11 Juli 2019 senilai Rp2.487.650.000 oleh PPK serta penyedia barang yakni Direkwisata CV Rindi.

Dari penyelidikan awal kejaksaan ditemukan pmenepissanaan kegiatan pengadaan tersebut dilakukan oleh pihak lain. Kemudian diperoleh fakta bahwa kapal yang sepatutnya didatangkan tahun 2019 ternyata dmamaat pada tahun 2014. Bahkan, feri tersebut merupakan kapal bekas.

Pengadaan kapal tahun 2019 tersebut kemudian diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Hasil pemeriksaan dikemukakan kesimpulan bahwa pengadaan kapal tersebut fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.227.577.500. Karena kapal penyeberangan yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Pada tahap penyidikan kejaksaan telah mmenepisukan penyitaan uang sebesar Rp335 juta. Sebelumnya terdapat penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kapuas Hulu senilai Rp440 juta. Sehingga kerugian negara saat ini senilai Rp. 1.787.577.500. (hyd)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *