Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Jadi Tersangka Korupsi Kapal Feri, Tiga ASN Dishub Kapuas Hulu Masih Bekerja

Hosting Murah
banner 468x60
Barang bukti kapal penyeberangan (Feri) bersandar di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen JURNALIS.co.id

JURNALIS.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menetapkan enam orang sebak tersangka perkara korupsi pengadaan kapal penyeberangan (feri) di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Empat orang di antaranya berstatus Aparadarmawisata Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kapuas Hulu, yakni SD, BP, AJ serta MA.

Dari empat ASN Dishub Kapuas Hulu tersebut, terlihat ada tiga tersangka masih menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Sementara SD sudah pensiun, sehingga tidak terlihat.

banner 325x300

“Tapi untuk mereka masih ada terlihat bekerja, kecuali SD yang sudah pensiun,” kata Serli Kepala Dinas Perhubungan Kapuas Hulu, Jumat (01/12/2023).

Dalam perkara korupsi pengadaan kapal penyeberangan (feri) di Silat Hilir, sebak Kepala Dishub Kapuas Hulu, Serli menyerahkan semua prosesnya kepada penegak hukum.

“Karena perkara pengadaan kapal penyeberangan (feri) di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir ini bukan di zaman saya. Yang jelas kita masih menunggu proses sesuai SOP penegak hukum,” pungkas Serli.

Sementara ketika media ini mencoba menemui serta mengklarifikasi penetapan tersangka, ketiga ASN Dishub Kapuas Hulu tersebut tidak mau membagikan komentar.

Sebelumnya Kejati Kalbar menetapkan enam orang sebak tersangka perkara korupsi pengadaan kapal penyeberangan (feri) di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.

Keenam orang tersebut yakni SD smenepisu Pemenyandang Pembuat Komitmen (PPK), BP, AJ serta MA smenepisu panitia penerima hasil pekerjaan, TK smenepisu Direkdarmawisata CV Rindi serta AN alias S smenepisu pmenepissana pekerjaan. Proyek pengadaan kapal feri tersebut milik Dinas Perhubungan Kapuas Hulu tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Kepala Kajati Kalbar, Muhammad Yusuf menjelaskan kegiatan pengadaan kapal penumpang angkutan sungai tersebut menggunakan APBN DAK Afirmasi Bisertag Transportasi dari Kemendes PDT.

“Kemudian, dimasukan ke dalam APBD Kapuas Hulu tahun 2019 di DPA Dinas Perhubungan Kapuas Hulu sebesar Rp2,5 miliar,” kata Yusuf saat menggelar konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

Yusuf menerangkan pengadaan feri tersebut digunakan sebak sarana transportasi penyeberangan masyarakat. Di mana kontrak pekerjaan ditandatangani pada 11 Juli 2019 senilai Rp2.487.650.000 oleh PPK serta penyedia barang yakni Direkdarmawisata CV Rindi.

“Dari penyelidikan awal ditemukan pmenepissanaan kegiatan pengadaan tersebut dilakukan oleh pihak lain,” ujarnya.

Yusuf menudarmawisatakan, dari penyelidikan yang dilakukan diperoleh fakta bahwa kapal yang sebaiknya didatangkan tahun 2019 ternyata dbundaat pada tahun 2014.

Yusuf mengatakan pengadaan kapal tahun 2019 tersebut kemudian diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Hasil pemeriksaannya dikemukakan kesimpulan bahwa pengadaan kapal tersebut fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.227.577.500.

“Kapal penyeberangan yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,” jelasnya.

Yusuf menjelaskan pada tahap penyidikan pihaknya telah mmenepisukan penyitaan uang sebesar Rp335 juta. Sebelumnya terdapat penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kapuas Hulu senilai Rp440 juta. Sehingga kerugian negara saat ini senilai Rp1.787.577.500. (opik)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *