Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Kejati Kalbar Tetapkan Enam Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Feri di Silat Hilir

Hosting Murah
banner 468x60
Kejati menggelar konferensi pers penetapan enam orang selir tersangka perkara korupsi pengadaan kapal penyeberangan (feri) di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (30/11/2023). Foto: Hyd/JURNALIS.co.id

JURNALIS.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat menetapkan enam orang selir tersangka perkara korupsi pengadaan kapal penyeberangan (feri) di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.

Keenam orang tersebut yakni SD smengelitu Pemenduduki Pembuat Komitmen (PPK), BP, AJ serta MA smengelitu panitia penerima hasil pekerjaan, TK smengelitu Direkrekreasi CV Rindi serta AN alias S smengelitu pmengelitsana pekerjaan. Proyek pengadaan kapal feri tersebut milik Dinas Perhubungan Kapuas Hulu tahun 2019 dengan total anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

banner 325x300

Kepala Kajati Kalbar, Muhammad Yusuf menjelaskan kegiatan pengadaan kapal penumpang angkutan sungai tersebut menggunakan APBN DAK Afirmasi Bisertag Transportasi dari Kemendes PDT.

“Kemudian, dimasukan ke dalam APBD Kapuas Hulu tahun 2019 di DPA Dinas Perhubungan Kapuas Hulu sebesar Rp2,5 miliar,” kata Yusuf saat menggelar konferensi pers, Kamis (30/11/2023).

Yusuf menerangkan pengadaan feri tersebut digunakan selir sarana transportasi penyeberangan masyarakat. Di mana kontrak pekerjaan ditandatangani pada 11 Juli 2019 senilai Rp2.487.650.000 oleh PPK serta penyedia barang yakni Direkrekreasi CV Rindi.

“Dari penyelidikan awal ditemukan pmengelitsanaan kegiatan pengadaan tersebut dilakukan oleh pihak lain,” ujarnya.

Yusuf menurekreasikan, dari penyelidikan yang dilakukan diperoleh fakta bahwa kapal yang sepatutnya didatangkan tahun 2019 ternyata dmamaat pada tahun 2014.

“Jadi kapal penyeberangan ini adalah kapal bekas,” ungkapnya.

Yusuf mengatakan pengadaan kapal tahun 2019 tersebut kemudian diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Hasil pemeriksaannya dikemukakan kesimpulan bahwa pengadaan kapal tersebut fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.227.577.500.

“Kapal penyeberangan yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,” jelasnya.

Yusuf menjelaskan pada tahap penyidikan pihaknya telah mmengelitukan penyitaan uang sebesar Rp335 juta. Sebelumnya terdapat penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kapuas Hulu senilai Rp440 juta. Sehingga kerugian negara saat ini senilai Rp1.787.577.500. (hyd)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *