.webp "Hosting Murah indonesia")
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim mengungkapkan bahwa terdapat tiga pendekatan untuk meningkatkan kelas UMKM, yaitu produktivitas, aksesibilitas, dan intervensi. Dalam pendekatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha dan kinerja usaha menjadi fokus utama. Sedangkan dalam pendekatan aksesibilitas, permodalan usaha perlu menjadi lebih formal. Pendekatan intervensi finansial pemerintah juga dapat dilakukan dengan meluluskan UMKM dari program bantuan pemerintah.
Arif menambahkan bahwa setiap negara memiliki model UMKM Naik Kelas yang berbeda-beda. Belajar dari praktik terbaik di berbagai negara, setiap negara memiliki kriteria sendiri terkait definisi UMKM dan UKM Naik Kelas. Mayoritas UMKM di seluruh dunia merupakan perusahaan independen dengan jumlah pekerja kurang dari 50 orang, namun ukuran ini berbeda di setiap negara.
Arif juga meyakini bahwa mitra pembina UMKM di Indonesia sudah memperhatikan kriteria UMKM Naik Kelas. Dalam pembinaan UMKM, klasifikasi kelas yang lebih spesifik dibuat, bukan hanya berdasarkan aset dan omset, tetapi juga indikator lain seperti UMKM Digital, UMKM yang terhubung dengan akses pembiayaan, UMKM ekspor, dan UMKM Hijau.
Pemerintah daerah juga memiliki indikator sendiri, seperti produktivitas, akses permodalan, intervensi pemerintah, lingkungan usaha yang berkelanjutan (ekonomi hijau), dan kearifan lokal. Saat ini, kriteria UMKM naik kelas yang digunakan adalah kenaikan omset dan aset UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Namun demikian, kenaikan kelas UMKM dianggap sulit dicapai karena perbedaan omset dan modal antar klasifikasi usaha yang sangat jauh. Hal ini menyebabkan dampak dari program pemberdayaan UMKM sulit untuk dipetakan dan kinerja pemerintah sulit dihitung secara kuantitatif. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam meningkatkan kelas UMKM. Mitra pembina dan pendamping UMKM yang memiliki alat untuk menilai kelas UMKM dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing untuk memanfaatkan alat tersebut.
