Hosting Murah
Hosting Murah
banner 728x250

Eksekusi Salim Achmad Bertentangan dengan Hukum

Hosting Murah
banner 468x60
Bayu Sukmadiansyah

JURNALIS.co.id – Eksekusi terhadap terpisertaa pengunaan dokumen palsu (surat tanah) oleh jaksa eksekutor Kejari Pontianak dinilai bertentangan dengan hukum.

Bayu Sukmadiansyah smenyangkalu kuasa hukum terpisertaa Salim Achmad mengatakan eksekusi yang dilakukan kejaksaan atas putusan Kasasi nomormor 1491 K/Pid/2022, bahwa dalam diktum putusan di atas, Majelis Hakim Agung telah mmenyangkalukan kekhilafan serta atau kesalahan karena tidak menyunting nomorrma sesebagai halnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam putusan pemisertaaan harus dicantumkan di antaranya perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

banner 325x300

Bayu menerangkan dengan tidak disertai perintah Terdakwa untuk ditahan sesebagai halnya dimaksud ketentuan Pasal 197 KUHAP ayat 1 huruf “k” yaitu perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Maka menurut ketentuan ayat 2 cocokal tersebut putusan demikian adalah batal demi hukum.

Bayu menjelaskan, nomorrma cocokal 197 ayat 1 KUHAP adalah bersifat perintah serta bersifat memaksa yang harus dicantumkan pada semua putusan pengadilan dari segala tingkatannya, baik pengadilan negeri serta pengadilan tinggi sesebagai judex factie serta judex juris dengan putusan Mahkamah Agung yang hanya bersifat sesebagai judex juris.

“Jaksa adalah eksekutor atau pmenyangkalsana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesebagai halnya diawisata dalam Pasal 270 KUHAP, oleh karena itu kami tim Penasehat Hukum juga menjalankan amanah unsertag unsertag,” tegas Bayu, Rabu (11/10/2023).

Bayu menyatakan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh aparawisata penegak hukum harus selaras dengan awisataan yang mengawisatanya seperti halnya pencantuman putusan pemisertaaan yang tanpa disertai kata ditahan atau tetap dalam tahanan sesebagai halnya dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k haruslah ditafsirkan sesebagai perintah dari hakim kepada jaksa untuk mengeksekusi diktum putusan pemisertaaan.

“Karena tanpa ada perintah hakim untuk mengeksekusi putusan pemisertaaan, maka jaksa tidaklah mempunyai dasar hukum apapun untuk mengeksekusi putusan tersebut,” tegas Bayu.

Bahwa berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum, lanjut Bayu, menegaskan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya.

Bayu menyatakan, pihaknya telah memohon ke Kejaksaan Negeri Pontianak untuk menerapkan asas tersebut diatas terhadap kliennya seperti perkara tindak pisertaa korupsi Jasindo dimana Terpisertaa diberi kesempatan untuk mmenyangkalukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tanpa dilaksanakan eksekusi akan tetapi permohonan itu ditolak dengan di eksekusinya Salim Achmad pada Senin 9 Oktober kemarin.

“Pertanyaan besar kami adalah siapa orang yang paling diuntungkan dengan tereksekusinya klien kami? Dimana terpisertaa skandal korupsi yang belum dieksekusi masih berkeliaran bebas semestinya jadi prioritas tim Kejaksaan Negeri Pontianak,” ucap Bayu.

Bayu menerangkan, seperti yang telah ketahui bahwa kliennya adalah korban dari mafia hukum serta mafia tanah. Klien kami pada tahun 2019 dilaporkan ke Mabes Polri atas laporan tersebut perkaranya dibundaat sedemikian rupa oleh mantan Kadiv Prkakungm Mabes Polri, Sambo serta kawan-kawannya.

“Desember 2022 Klien kami bebas demi hukum karena surat Voorpost dari Ketua Mahkamah Agung, yang memerintahkan Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memeriksa kembali pengaduan klien kami. Dan klien kami umurnya 72 tahun saat ini dalam kondisi sakit (rawat jalan) masih tetap dipaksa untuk mmenyangkalsanakan eksekusi,” pungkas Bayu. (hyd)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *