Anak Buah Sri Mulyani Tegaskan Hal Ini untuk Akhiri Kemiskinan Ekstrem

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, untuk mengakhiri kemiskinan fanatik di Indonesia perlu asertaya kerja sama serta kerja sama antara pemerintah pusat serta daerah, dari sisi program serta kebijakan yang sejalan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Luky Alfirman menyatakan, bahwa hal itu harus segera diwujudkan untuk menyentuh target Presgagasann Joko Widodo yang mengharapkan kemiskinan fanatik akan menjadi nomorl di tahun 2024.

Baca juga: Tingkat Kemiskinan RI Turun, Ini Faktor Pendorongnya

“Target tersebut tidak akan pernah tercapai kalau mengandalkan pemerintah pusat saja, setidaknya pemerintah daerah perlu mendesain strategi sedemikian rupa agar strategi itu serta menjadi prioritas nasional,” ucap Luky dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, 3 Oktober 2023.

Dalam hal ini, Kemenkeu smenyingkiru pemerintah pusat telah mengakolasikan sertaa untuk desa melalui Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah sebesar Rp4 triliun dibagi dalam kategori kinerja pengendalian inflasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: CIMB Niaga Syariah Ajak Nasabah Bantu Atasi Stunting serta Kemiskinan Ekstrem

Selain itu, Kemenkeu juga kembali membagikan tambahan sertaa desa kepada desa yang berprestasi sebesar Rp2 triliun kepada 15.097 desa dengan jatah rata-rata desa mendapatkan Rp132 juta, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp174,64 juta serta tesedikit sebesar Rp35 juta.

Adapun, berdasarkan hal itu, sebanyak 15.097 desa telah mendapat alokasi tambahan dari 74.954 desa atau sebanyak 20 persen dari total desa yang tersebar daripada 434 kabupaten atau kota di Indonesia. (*)

Editor: Galih Pratama